Selasa, Februari 20, 2007

LAPUT

Mendongkrak Penerimaan Non-Tiket
Ada banyak cara mencari uang tambahan dari bisnis transportasi udara. Ini pula yang dilakukan Air Asia, Sriwijaya Air, dan Batavia Air.

Biarpun nilainya tidak besar-besar amat, pemasukan dari non-tiket itu bisa menambah pundi-pundi perusahaan.Indonesia Air Asia membukukan penerimaan lain dari pemasangan iklan dan penjualan barang di dalam pesawat. ''Hasilnya tak besar. Hanya auxiliary income,'' kata Sendjaja Widjaja, Presiden Direktur Indonesia Air Asia. Dalam hitungannya, pemasukan dari pos non-tiket baru sekitar 5%.Biar tetap mengandalkan pemasukan dari tiket murah, Sendjaja Widjaja menyatakan, keuntungan tetap bisa diraih tanpa mengorbankan keselamatan. ''Caranya, menekan cost perusahaan di luar biaya perawatan,'' katanya. Misalnya dengan cara menyewa pesawat. ''Lebih murah daripada membeli,'' ia menambahkan.Sendjaja menampik anggapan bahwa pesawat bertarif murah berarti tak aman. ''Itu tergantung konsep masing-masing maskapai tentang keselamatan penerbangan,'' ujarnya.

Bagi Air Asia, keselamatan adalah yang utama. ''Kultur terhadap safety di perusahaan penerbangan juga harus berkembang,'' kata Sendjaja.Upaya menambah pundi non-tiket dengan menggandeng pemasang iklan bakan ditempuh Batavia Air. Caranya dengan ''menjual'' bodi pesawat sebagai ruang iklan. Namun belum bisa dipastikan kapan agenda itu kesampaian. ''Kami belum menemukan produk dan harga yang cocok,'' ucap Anton Situmeang, Public Relations Manager Batavia.Batavia juga ''menjual'' simulator Batavia Training Centre (BTC) miliknya. Ada tiga simulator pesawat yang dipunyai, yakni Boeing 737-200, 737-300, dan 737-400. BTC yang berdiri pada 2003 itu berlokasi di kompleks Bandara Mas, dekat Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Selama ini, simulator itu banyak dipakai pilot maupun teknisi Batavia. Tak tertutup kemungkinan bagi pilot maskapai lain untuk memakainya. ''Ini sumber pemasukan buat Batavia,'' kata Anton. ''Saingan kami hanya Garuda,'' ia menambahkan.Awalnya Batavia tak menyediakan layanan makanan dan minuman. Pada awal 2006, sajian makanan dan minuman diadakan. Namun penumpang mesti bayar kalau menginginkan nasi goreng, nasi kuning, serta beragam jenis roti dan jus.

Harganya tentu lebih mahal dibandingkan dengan harga darat. Toh, ''warung udara'' itu hanya berjalan dua bulan. ''Ternyata malah mengeluarkan dana tinggi dan tak menguntungkan,'' tutur Anton.Sebagai gantinya, Batavia memberikan air mineral dan snack gratis bagi penumpang. Ini berlaku untuk penerbangan jarak dekat. Untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Guangzhou, Cina, disediakan makanan berat. ''Kami menyiapkan full meal,'' katanya.Upaya mendongkrak pendapatan yang hingga kini masih jalan adalah penjualan merchandise di pesawat. Yang ditawarkan mulai kacamata, cincin, hingga kalung. Ada 25 item barang yang bisa dilihat di majalah setebal 19 halaman bernama In Flight Shop.

Ada pula miniatur pesawat Batavia jenis Boeing 737 dan Airbus A319. Harganya Rp 60.000.Miniatur pesawat, kosmetik, hingga jaket juga jadi jualan Sriwijaya Air. Ada 57 item yang dilego di pesawat. Jenis produk jualan itu disajikan dalam buku panduan bernama Sky Shop setebal 15 halaman. Harganya bervariasi. Sebotol parfum, misalnya, dilego mulai Rp 80.000 hingga Rp 550.000. Lipstik dari Rp 25.000 hingga Rp 45.000, kaus Rp 40.000 hingga Rp 60.000. Sedangkan jaket harganya Rp 300.000. Miniatur pesawat Sriwijaya Air yang berukuran panjang 16 sentimeter dijual Rp 80.000. ''Dalam satu kali penerbangan bisa menjual sekitar lima item,'' kata Aditya Wardana, Direktur Komersial Sriwijaya Air.Sriwijaya melakukan penjualan di udara itu sejak setahun terakhir.

Tak semua penerimaan dari penjualan ini masuk kantong Sriwijaya. ''Kami bekerja sama dengan Lion Air,'' ujar Aditya. Sebab Lion-lah yang mengantongi izin penjualan di pesawat itu. ''Hasilnya dibagi dua,'' ia menambahkan.Ke depan, Sriwijaya tak akan menjadikan program jualan barang itu sebagai prioritas dalam upaya meningkatkan penerimaan. ''Ini sebatas pemanis,'' katanya. ''Kalaupun dihentikan, tak akan merepotkan Sriwijaya,''Untuk mengurangi pengeluaran, Sriwijaya menempuh strategi khusus. Misalnya, untuk penyediaan permen bagi penumpang, Sriwijaya mengirit dengan menggandeng mitra luar.

Caranya, ongkos pembelian permen sekitar 30% ditanggung Sriwijaya, sisanya dibebankan pada perusahaan yang memasang logo di bungkus permen.Begitu pula penyediaan head cover (kain di sandaran kepala) di kursi penumpang dibebankan pada perusahaan yang ingin memasang logo di sana. ''Biarpun tak besar, pengeluaran bisa ditekan,'' ujarnya.
Irwan Andri Atmanto, Rach Alida Bahaweres, dan Basfin Siregar

Senin, Februari 19, 2007

LAPORAN UTAMA

Bambang Karnoyudho : Anggaran Cekak Musibah Banyak

Basarnas kekurangan anggaran dan peralatan. Tunggu keppres agar segera keluar dari Departemen Perhubungan. Banyak kerja sama dengan instansi lain untuk menangani bencana beruntun.

Baru sebulan menjabat sebagai Ketua Harian Badan SAR Nasional (Basarnas), Bambang Karnoyudho sudah ketiban tugas berat. Sejak hilangnya pesawat Boeing 737-400 Adam Air KI-574 di perairan Sulawesi, Bambang hampir selalu stand by di Makassar. ''Kalau mau ditinggalkan, kok ya saya tak tega,'' katanya. Terkait dengan tugasnya di Basarnas, berikut petikan wawancara Rach Alida Bahaweres dari Gatra dengan Bambang

Adakah prioritas yang ditetapkan Basarnas dalam menghadapi banyaknya bencana di Indonesia?
Semuanya prioritas. Basarnas memiliki 24 kantor SAR (search and rescue) di seluruh Indonesia. Itu perpanjangan tangan saya di daerah. Kita lihat lokasinya saja. Misalnya, karena Adam Air di Makassar, maka kantor SAR Makassar yang menanganinya. Tetapi, karena lingkupnya besar, maka ditunjuk Komandan Lanud Hasanuddin. Kalau KM Senopati, kami menunjuk Komandan Lanal Semarang.

Hingga saat ini, berapa jumlah anggota Basarnas?
Jumlahnya lebih dari 1.100 orang. Itu anggota tetap SAR. Setiap daerah menggalang dan membina potensi SAR. Mulai mahasiswa hingga LSM. Mereka adalah potensi tim SAR yang bisa digunakan. Begitu pula TNI dan Polri.

Bagaimana dengan perlengkapan yang dimiliki Basarnas?
Memang ada minimal standard yang harus dimiliki setiap kantor SAR. Mungkin jumlahnya kurang memadai. Kendalanya pada pengadaan perlengkapan yang masih terbatas. Ke depan, dengan banyaknya kejadian bisa membuat prioritas pembelian perlengkapan akan dipenuhi.

Selama ini, dari mana biaya operasional Basarnas berasal?
Sampai saat ini, kami masih berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Otomatis anggaran dari Dephub setahun sekali. Kalau dilihat, ya, belum cukup karena tergantung berapa banyak musibah. Tetapi, kalau anggaran telah dipatok tetapi musibah yang datang banyak, ya, kurang juga.

Berapa besar anggaran yang diberikan?
Tidak sampai Rp 220 milyar. Itu untuk setahun dan seluruh Indonesia. Ini juga termasuk biaya gaji pegawai dan anggota. Jadi, kalau dengan anggaran segitu, bisa apa.

Apakah kapasitas wewenang dan sumber daya Basarnas relevan untuk menghadapi bancana beruntun seperti yang terjadi sekarang?
Kami punya standar kantor SAR di daerah. Dengan adanya kejadian beruntun ini, memang kami belum mampu menangani secara keseluruhan. Jadi, kami harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti TNI/Polri yang merupakan potensi SAR. Tanpa mereka, kami belum mampu berdiri sendiri, terutama dari segi peralatan yang belum memadai.

Berarti kurangnya peralatan ini menjadi hambatan dalam kerja tim SAR?
Betul. Peralatan kami kurang. Coba lihat, kami telah banyak mengerahkan potensi SAR mulai dari TNI, tetapi peralatan yang dibutuhkan harus lebih canggih lagi. Berarti IT (teknologi informasi) harus kita miliki. Jangankan peralatan yang seperti itu, yang model lama saja kami belum cukup.

Idealnya, Basarnas itu seperti apa?
Saat ini telah keluar Peratuan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 pada November 2006. Isinya, Basarnas berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Kami sedang menunggu keppres. Memang, kalau mau berkembang, Basarnas harus keluar dari Dephub.

Apa penyebab Basarnas harus keluar dari Dephub?
Masalah anggaran. Anggaran yang paling kecil di Dephub itu anggaran Basarnas. Jadi, kalau Basarnas mau seperti di luar negeri dan bisa menangani seluruh Indonesia, anggarannya harus 10 kali lipat dari sekarang. Kami sedang menyusun kebutuhan SAR. Nanti akan ada badan diklat untuk meningkatkan kemampuan. Jadi, kalau dalam setahun tidak ada musibah, lantas apa kerja mereka. Makanya, kita harus meningkatkan kinerja mereka.

HIBURAN

Kepolosan yang MenggemaskanTukul Arwana menyodorkan fakta ini: pelawak katro plus skrip bagus menghasilkan rating tinggi. Dikontrak hingga 266 episode.

Seperti beberapa tahun lalu, gaya lawakan Tukul Arwana tetap sama. Kedua tangannya seakan menjumput, rambut crew cut kotak, dan bertepuk tangan seperti si topeng monyet. Tambahan terbarunya ialah gaya itu disandingkan dengan gestur baru: dua jari diarahkan ke mata lalu ke arah laptop.Serta melontarkan kalimat khas: ''Kembali ke laptop!'' Kalimat itu kini menjadi guyonan generik ketika sebuah rapat atau presentasi kantoran menemukan jalan buntu.

Disodori acara berformat 'ariety (talk) show saban Senin-Jumat selama sejam sejak pukul 22.00 oleh Trans 7, jelas saja kalimat itu terserap dengan baik.Walau diucapkan puluhan kali, kalimat itu tak membosankan. Ia justru menjadi identitas acara bertajuk ''Empat Mata'' tersebut. Ibarat sayur tanpa garam, begitu pula yang terjadi antara kalimat ''kembali ke laptop'' dan acara itu. Gaya kampungan Tukul menjadi bumbu lain yang menyedapkan sajian ''Empat Mata''.Ditambah kalimat ''narsis'' yang terlontar --misalnya ''saya kan coverboy'' dan ''acara ini terkenal di tiga negara''-- lalu bahasa Inggris asal jadi (''Jangan lupa paswednya fish to fish''), serta ''serangan'' usil, jail, melecehkan (misalnya, ''Cantik-cantik kok lamban,'' kata Tukul kepada Davina ketika sang model agak kurang cepat menjawab pertanyaannya), makin lengkap kehebohan acara tersebut.Makin acara itu ancur (begitu seorang teman saya menyodorkan stempel buat program itu), gelak tawa penonton di Studio Hanggar, tempat syuting acara tersebut, dan ratusan ribu pasang lainnya di depan layar kaca makin nyaring terdengar.

Namun bukan berarti Tukul benar-benar bodoh ketika menggiring beberapa narasumber ke tema besar satu episode. Ketika Maria Eva mengklaim dirinya adalah korban, Tukul dengan cepat menyodorkan kalimat: ''Kira-kira dibanding korban lumpur Lapindo, lebih menderita mana?''Semua orang tahu bahwa pertanyaan yang dilontarkan Tukul diarahkan oleh tim pimpinan Andri Loenggana, produser acara tersebut. Namun, kalau bukan Tukul yang membacakannya, mungkin ''kepolosan yang menggemaskan'' tak akan tercipta. '

'Lho, ini kan pertanyaan tadi. Kok, belum dihapus?'' katanya, sambil melihat ke operator yang mengendalikan laptop ketika hendak membacakan pertanyaan baru.Narasumber yang dihadirkan pun tahu bagaimana bergantungnya Tukul pada laptop-nya, walau ia mengaku ''gaptek''. ''Nutup aja nggak berani. Takut rusak,'' katanya. Personel Project Pop, misalnya, lantas menyembunyikan laptop tadi (juga kertas contekan cadangan). Walhasil, Tukul pun gelagapan.Ketika banyolan macam itu tak bisa dihadirkan narasumber lain, mereka melakukannya dengan cara mempermainkan atau mengolok-olok pertanyaan yang dilontarkan Tukul.

Pepeng, drummer band Naif, misalnya, tanpa disangka-sangka naik ke punggung Tukul, lalu bergaya seperti koboi. Atau Indra Birowo yang tak segan-segan meminta Tukul mencium ketiaknya.Menonton ''Empat Mata'' jadinya seperti menyaksikan Srimulat dengan penampilan baru. Tukul dan penggagas program itu menampik format yang meniru talkshow ringan luar negeri. Atau mengikuti format hampir serupa yang pernah disodorkan beberapa stasiun televisi lain sebelumnya.Kalau format acara ini akhirnya seperti sekarang, itu tak lepas dari hasil kompromi stasiun televisi tersebut atas persyaratan yang diajukan Tukul. Pria kelahiran Semarang, 16 Oktober 1963, ini menolak peran pembawa acara atau moderator walau tahu program yang dibawakannya mengisyaratkan perlunya bobot.''Saya lebih percaya diri sebagai pelawak,'' begitu alasannya. Pihak Trans 7 setuju. D

emikian juga ketika Tukul meminta tak ada jarak antara dirinya dan para penonton yang berjumlah sekitar 200 orang itu.Kompromi itu sekarang dinikmati Trans 7. ''Empat Mata'' meraih rating 3,3 dengan audience share 13,1. Bila semula acara itu hanya ditayangkan sekali seminggu, kini menjadi lima kali (ditayangkan live pada Selasa, Rabu, dan Kamis, serta rekaman pada Senin dan Jumat).Tukul pun mendapat rezeki. Jika awalnya dia dikontrak hanya 13 episode, lantas menjadi 26 episode, kini kontraknya menjadi 266 episode. Penggemarnya bertambah banyak, hingga ada yang memasukkan profilnya di situs Wikipedia Indonesia.
Carry Nadeak dan Rach Alida Bahaweres
HUKUM
Pembayaran Kewajiban In Absentia

Merujuk pada laporan BPKP, utang bagi hasil iklan Antv masa lalu digugat TVRI. Antv merasa sudah melunasi.

Sidang lanjutan gugatan perdata itu hanya berlangsung 10 menit, Kamis pekan lalu. Baik penggugat, Televisi Republik Indonesia (TVRI), maupun tergugat, PT Cakrawala Andalas Televisi (Antv) menunjukkan kertas-kertas dokumen di muka hakim. Ketua majelis hakim lantas mengetukkan palu, mengatakan bahwa sidang ditunda hingga pekan ini.Itu adalah kali ke-10 sidang perseteruan antara TVRI dan Antv di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Perkaranya sendiri merupakan buntut perjanjian pelaksanaan siaran televisi swasta umum yang diteken TVRI dan Antv, 7 Desember 1994. Dulu mereka sepakat, TVRI akan mendapat bagi hasil 12,5% dari siaran iklan Antv.P

erjanjiannya berlaku 20 tahun, sejak 25 Agustus 1993 hingga 21 Agustus 2013. Namun kontrak itu putus pada Desember 2000. Soalnya, TVRI berubah status menjadi perusahaan jawatan (perjan) dan sejak 2001 mulai menayangkan iklan.Nah, Agustus lalu, TVRI mendapati hasil audit BPKP Jakarta, yang mencatat utang Antv kepada perusahaan pelat merah itu sejumlah Rp 47 milyar. Hitungannya, utang pokok Rp 27 milyar ditambah denda Rp 20 milyar. Angka itu merupakan hasil pemeriksaan piutang TVRI periode 16 April 2003 hingga 31 Maret 2006.Mengacu pada laporan tersebut, TVRI lantas menggugat Antv. ''Antv telah wanprestasi,'' ujar pengacara TVRI, Roberthus. M. Tacoy.

Bagi TVRI, Antv dinilai ingkar janji (wanprestasi) soal pembagian kontribusi iklan. ''Banyak tunggakan Antv yang belum lunas,'' katanya.Padahal, menurut Roberthus, perusahaan milik keluarga Bakrie itu kini telah mendapat suntikan dana dari konglomerat media dunia, Rupert Murdoch. ''Antv sekarang eksis,'' ujarnya.Akibat kelalaian Antv itu, kata Roberthus, TVRI merugi. Sebab seharusnya uang itu digunakan untuk ongkos operasional penyiaran TVRI pusat dan daerah. Kedua pihak pernah mencoba upaya damai untuk merampungkan kasus itu, Juli silam.

Namun hasilnya mentok.TVRI lalu memilih menggugat ke PN Jakarta Pusat. Ia meminta pengadilan menggunakan upaya paksa badan (gijzeling) apabila Antv enggan membayar utang. Tapi kuasa hukum Antv, Lindu Dwi Purnomo, menolak tuntutan itu.''Kami tidak mengakui utang-utang yang diajukan TVRI sebesar Rp 47 milyar itu,'' katanya. Jumlah itu pun dinilai salah perhitungan. Soalnya, kata Lindu, Antv telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 2002 ketika digugat pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Dalam proses tersebut ada tahapan klarifikasi dan verifikasi kewajiban. Di situlah dilakukan pencocokan jumlah utang versi kreditur dan debitur.

Masalahnya, ujar Lindu, ketika proses klarifikasi dan verifikasi tadi, TVRI in absentia alias tidak muncul. Padahal sudah dilakukan pemanggilan dua kali di surat kabar nasional.Akibatnya, yang kemudian dipertimbangkan adalah besarnya kewajiban pembayaran versi Antv. Berdasarkan kalkulasi itu, menurut Lindu, utang Antv adalah Rp 11 milyar termasuk bunga. Sebab semula utangnya hanya dihitung Rp 7 milyar. Penambahan bunga itu, kata dia, adalah iktikad baik kliennya.Angka itu, masih kata Lindu, sudah disahkan dalam putusan PKPU Nomor 3 Tahun 2002 dan berkekuatan hukum tetap. Sebab Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur, tidak ada upaya hukum lain atas putusan PKPU.

Utangnya sudah dibayar lunas, Mei 2002. Tanda buktinya sudah dikantongi Lindu. TVRI juga mengakui dan menerima pembayaran tersebut. ''Kalau sudah diterima Rp 11 milyar, harusnya selesai dong,'' katanya.Ia balik mempertanyakan upaya TVRI. ''Kenapa nggak dari dulu ditagih?'' ujarnya. Apalagi, TVRI berdalil, jika sudah ada pembayaran, maka utangnya tinggal dikurangi. ''Ya, tidak bisa begitu dong,'' tutur Lindu.Pengamat hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak, juga menegaskan bahwa akibat hukum putusan PKPU mengikat kreditur.

Sebab di sanalah tempat para kreditur mengajukan tagihan. Lalu menyepakati nilai utang terakhir bersama debitur. ''Artinya, para pihak tidak keberatan,'' katanya.Selain itu, TVRI juga telah menerima uang sebagai bukti pembayaran. ''Saya pikir, itu adalah suatu penyelesaian yang telah final,'' ujar Ricardo. Jadi, tidak lazim jika tiba-tiba ditemukan ada utang.Ia juga merasa heran TVRI tidak mengetahui jumlah tagihannya ke pihak lain. Kecuali, ketika itu TVRI sama sekali tidak mengetahui adanya PKPU dan tidak menerima pembayaran utang sebesar nilai yang ditetapkan PKPU.''Berapa pun utang Antv, perhitungan akhir yang harus dipegang adalah putusan PKPU,'' katanya. Karena itu, ia melihat gugatan TVRI tidak memiliki fondasi kuat.
Rita Triana Budiarti, Rach Alida Bahaweres, dan Mukhlison S. Widodo
NASIONAL
Kudeta Regulasi SiaranPemerintah menerbitkan peraturan baru tentang penyiaran.

Depkominfo dianggap menyerobot wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Kembali ke sistem lama?

Ketidakpastian menyelimuti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga independen yang dibentuk pemerintah pada 2003 tersebut kini tengah menunggu hasil uji materiil atas empat peraturan pemerintah yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Kamis dua pekan lalu. "Nasib kami tergantung putusan ini," kata Wakil Ketua KPI, Sinansari Ecip, kepada Gatra.Sebelumnya, KPI mengajukan judicial review atas empat peraturan pemerintah. Beleid tersebut dinilai telah menggunting kewenangan KPI. Apabila peraturan pemerintah itu lolos, maka peran KPI tak lebih hanya sebagai anak bawang dalam regulasi penyiaran Indonesia.Paket peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada 2005 tersebut hanya menyisakan secuil kewenangan buat KPI. Yakni menerima berkas pengajuan izin penyiaran baru dan ikut membahasnya.

Pemeriksaan administratif, inisiasi pembahasan, hingga keputusan final, menurut beleid baru itu, dilakukan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informatika.Saat didirikan tiga tahun lalu, KPI memiliki wewenang sebagai regulator penyiaran nasional. Sebelumnya, peran tersebut dipegang Departemen Penerangan. Kehadiran KPI diangggap jalan keluar untuk mengatasi hegemoni pemerintah dalam dunia penyiaran radio dan televisi.

Untuk itulah, KPI ditempatkan sebagai lembaga independen yang wewenangnya diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.Nah, lewat paket peraturan yang baru, kewenangan KPI dipangkas. Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dinilai berupaya merebut kembali hak tersebut. "Ini adalah wujud syahwat politik pemerintah," kata Ecip lagi.

Paket peraturan pemerintah (PP) yang disoal itu adalah PP Nomor 49, 50, 51, dan 52. Masing-masing PP tersebut mengatur tentang Lembaga Penyiaran Asing, Swasta, Penyiaran Komunitas, dan Penyiaran Berlangganan. Semuanya dikeluarkan tahun 2005.Paket peraturan itu melengkapi paket senada yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Menurut catatan KPI, dalam tahun 2005 Depkominfo telah menerbitkan tujuh peraturan pemerintah yang mengancam kiprah KPI.

Produk sebelumnya adalah PP Nomor 11, 12, dan 13 Tahun 2005.PP Nomor 49, 50, 51, dan 52 masing-masing menyebutkan bahwa persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh menteri (Kominfo). Pada PP Nomor 49, misalnya, di Pasal 5 ayat (11) disebutkan bahwa menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyiaran.Selain berwenang mengeluarkan putusan final, prosesi sebelumnya juga masih dimiliki oleh pemerintah. Pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa setelah menerima permohonan, menteri melakukan pemeriksaan administrasi. Lebih lanjut ayat (7) menyebutkan bahwa menteri, dalam jangka waktu 15 hari, mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan forum rapat bersama.

Substansi inilah yang menjadi keberatan KPI. Pasal-pasal itu sama saja dengan memboyong regulasi penyiaran ke tangan Depkominfo. Pasal yang memotong kekuasaan KPI tersebut dikuatkan oleh 154 pasal lain yang tersebar di empat PP yang berbeda.Menurut Ecip, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang melampaui kewenangannya (ultra-vires). Substansi peraturan tersebut melabrak UU Nomor 32 Tahun 2002. Dalam Pasal 33 ayat (4) UU itu jelas disebutkan bahwa izin dan perpanjangan penyelenggaran penyiaran diberikan oleh negara atas rekomendasi KPI. Teks pasal ini, katanya, sama sekali tidak memberi kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Depkominfo, untuk menerbitkan izin atas inisiatif sendiri. Depkominfo hanya terlibat dalam forum rapat yang membahas perizinan dan menerbitkan izin akhir.

Selama ini, permohonan izin penyiaran diterima oleh KPI. Lembaga ini lalu melakukan serangkaian studi, mulai pemeriksaan administrasi hingga verifikasi faktual. Hasilnya merupakan rekomendasi yang harus dibahas bersama pemerintah. Semua tahap ini diinisiasi oleh KPI. Apabila kelayakannya terpenuhi, rapat memutuskan diterima atau tidaknya sebuah pengajuan. Fungsi Menteri Kominfo dalam hal ini hanyalah menerbitkan surat keputusan susuai hasil pertemuan tersebut.KPI menyebut Depkominfo telah menduplikasi kewenangannya, sehingga terjadi dualisme penyelenggaraan penyiaran. "Kami menuntut Depkominfo mengakhiri perannya dalam hal ini," Ecip menegaskan.

PP tersebut dinilai mengakibatkan hak KPI sebagai regulator penyiaran terganggu. Pihaknya menjadi tidak dapat memainkan fungsi dengan baik. Bila peraturan itu tidak dibatalkan, katanya, akan tercipta dualisme penyelenggaraan penyiaran. "Ini langkah mundur dunia penyiaran kembali ke masa Orde Baru," ujarnya.Pemerintah menolak tudingan ini. Direktur Penyiaran, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Depkominfo, Agnes Widiyanti --mengutip UU Nomor 32 Pasal 62-- menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal sebelumnya, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. "Kata pemerintah tidak disertai keterangan bersama KPI," katanya.

Dengan demikian, kata Agnes, regulasi tersebut menjadi tugas Depkominfo, bukan KPI. "Kami tidak mengambill kewenangan," tuturnya. Ia menambahkan, tugas KPI diatur tersendiri dalam Pasal 8, antara lain melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, mengawasi pelaksanaannya, dan menetapkan standar program siaran.Anggota Komisi I DPR-RI, Djoko Susilo, menilai telah terjadi kudeta terhadap UU Penyiaran. "Sebaiknya PP itu dibatalkan semua," katanya. Ia menjelaskan bahwa kata pemerintah yang dimaksud dalam UU tersebut adalah KPI. Menilik kedudukannya dalam produk hukum, KPI adalah representasi pemerintah.

Maka, kata pemerintah dalam UU itu merujuk ke KPI.Menurut wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu, serangkaian PP tersebut telah mengkhianati inti UU Penyiaran. Ia menduga, alasan sebenarnya pembuatan empat peraturan pemerintah itu adalah untuk melindungi kepentingan konglomerat media. "Itu hasil gerilya mereka," ujarnya.Djoko menunjuk, dalam UU Nomor 32 terdapat pasal yang membatasi kepemilikan stasiun penyiaran tidak boleh lebih dari satu. "Itu membuat pengusaha televisi tidak nyaman. Makanya PP yang baru tidak memuat itu," katanya.

Ia melihat, upaya untuk menjegal UU tersebut telah berlangsung sejak awal. "Pada saat UU itu disahkan, mereka (pemilik media) mengerahkan kru televisi untuk berdemonstrasi memaksa DPR membatalkan itu. "Ini tidak fair," ia menegaskan.Dengan UU yang ada saja, wakil rakyat asal Boyolali, Jawa Tengah, itu menilai, KPI ibarat bisa nyemprit tapi tidak bisa menghukum. "Kalau sampai regulasi jatuh ke pemerintah, frekuensi akan gampang diobral untuk konglomerat," katanya.Di negara maju seperti Amerika Serikat, kata Djoko, pengaturan penyiaran dikendalikan oleh Federal Communication Commision. Lembaga ini juga bersifat independen yang dibentuk pemerintah dengan kewenangan persis dengan KPI. Eloknya, lembaga ini malah berhak menjatuhkan sanksi. Dengan terpenggalnya kewenangan KPI, Djoko mengaku prihatin. "Itu hadiah Sofyan Djalil untuk konglomerat media," ujarnya.
Mujib Rahman dan Rach Alida Bahaweres
Rekor Muri Joe Kamdani

Walaupun usia sudah kepala tujuh, Joe Kamdani,
Chairman & Founder PT Datascrip, rupanya doyan
melakoni olahraga ekstrem. Ski es, selancar angin,
menyelam, hingga berselancar pernah dilakoninya. Joe
juga menggemari olahraga berbahaya lainnya, seperti sky
diving (tapi tandem) dan caving (menelusuri gua). ‘’Saya
ingin menguji kemampuan diri sendiri,’’ ungkapnya.

Bahaya pun menjadi bagian dari kegemarannya itu.
Sepuluh tahun lalu, ia bahkan pernah hilang selama
sehari ketika bapak dua anak ini sedang berselancar di
Kepulauan Seribu. ‘’Tetapi besoknya saya tetap main
lagi,’’ katanya.

Uniknya, kegemarannya berolahraga esktrem itu
baru dilakoninya pada usia 40 tahun. Butuh stamina
kuat untuk melakukan olahraga ekstrem seperti itu.
Olahraga yang rutin ia lakukan adalah treadmill dan
stretching. ‘’Seseorang bukannya tidak mau bergerak
karena tua, tapi menjadi tua karena tidak mau
bergerak,’’ ucapnya.

Makanya, ketika usianya mencapai 70 tahun (tepat
Senin lalu), Joe masih asyik mempertontonkan aksi ski
airnya. Menyesuaikan dengan tajuk ‘’Executive Style’’,

Joe beraksi menggunakan setelan jas dan topi. Namun
selama 20 menit ia gagal, terus berdiri di atas papan ski.
Kemudian ia menanggalkan jas cokelat
kesayangannya. ‘’Teryata lebih berat lima kilo kalau
memakai jas sambil atraksi ski air,’’ tutur kakek enam cucu
ini kepada Rach Alida Bahaweres dari GATRA. Ia pun
dengan mudah beratraksi. Atas keberhasilan itu, Museum
Rekor Indonesia (Muri) menganugerahinya sebagai
‘’Pemain Ski Air Tertua’’.
LAPORAN KHUSUS
Tanggap Dadakan, Ruang Isolasi Penuh

Flu burung kembali mengganas. Pemerintah pusat meminta sejumlah pemda membuat aturan pemusnahan unggas. Informasi soal penanganan flu burung masih kurang.Wajahnya pucat, matanya sembap. Saat ditemui Gatra di ruang isolasi flu burung Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Kamis pekan lalu, Nursiman memilih diam, enggan menjawab pertanyaan Gatra. ''Bukannya tak mau bicara, tetapi saya sedang capek,'' katanya. Toh, warga Pondok Jagung, Tangerang, ini akhirnya mau bicara sepotong-sepotong.Nursiman belum bisa melupakan nasib tragis yang menimpa dua saudaranya. Wanita 36 tahun itu harus kehilangan kakak kandungnya, Riyah.

Nyawa perempuan 40 tahun ini meregang setelah disergap flu burung. Anak laki-laki Riyah, Muhammad Soleh (bukan nama sebenarnya), tertolong. Meski sama-sama positif terinfeksi, kondisi Soleh kini membaik.Nursiman tidak bisa mengerti mengapa dua orang dekatnya itu bisa terpapar virus mematikan. Keluarganya tidak beternak ayam atau burung. Cuma, ia mengaku, mereka baru saja membeli ayam dari pasar, 28 Desember lalu. Ayam itu dimasak dan dikonsumsi sekeluarga. Empat hari kemudian, Riyah terkena flu. ''Kakak saya sesak napas, batuk disertai demam,'' tuturnya. I

tu beberapa gejala selain pilek dan suhu badan naik di atas 38 derajat celsius.Riyah berobat ke klinik tak jauh dari rumahnya. Ia didiagnosis menderita asma dan tekanan darah tinggi. Dokter memberikan obat. Toh, tak kunjung membaik. Setelah sempat mencoba pengobatan alternatif, Riyah dibawa ke RS Umum Tangerang pada 8 Januari lalu. Setelah diperiksa, Riyah dinyatakan positif terkena flu burung. Dokter pun langsung merujuknya ke RS Persahabatan. Soleh ikut pula dibopong setelah menunjukkan gejala sama.Riyah dan Soleh langsung digotong ke ruang isolasi Unit Perawatan Intensif (ICU) RS Persahabatan.

Kondisi Riyah lebih parah. ''Ketika datang, pneumonianya sudah menjalar hampir ke seluruh paru-paru dan kesadaran juga sangat menurun,'' kata Dokter Muchtar Ichsan, Ketua Komisi Penanggulangan Flu Burung RS Persahabatan. Dua hari di sana, nyawanya tidak tertolong. Soleh masih bisa diselamatkan. Selain Soleh, ada enam pasien lain yang tengah dirawat. Keenam orang itu masih dalam kategori suspect (lihat: Suspect, Probable, dan Confirm).Selain di RS Persahabatan, pasien-pasien yang diduga penderita flu burung juga berjatuhan di sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini. Haddy Yusuf, Kepala Tim Penanggulangan Flu Burung RS Hasan Sadikin, Bandung, mengatakan bahwa pihaknya kewalahan menangani pasien-pasien suspect flu burung. Kapasitas ruang isolasi Flamboyan yang hanya sembilan tempat tidur sudah terisi semua. ''Kami terpaksa merujukkan pasien baru ke RS Paru Rutinsulu, Bandung,'' kata Haddy kepada Sulhan Syafi'i dari Gatra.

Belum termasuk di daerah lain, seperti Semarang. Menurut catatan Gatra, sejak awal Januari lalu terkumpul enam kasus flu burung, lima di antaranya meninggal. Yang terakhir menimpa warga Bekasi, Oktavika Hakim, 20 tahun. Ia meninggal setelah dirawat dua setengah jam di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Angka itu menjadikan Indonesia memiliki 81 kasus, 63 meninggal, sejak 2005. Sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemilik kasus kematian akibat flu burung terbesar di atas Vietnam.Merebaknya kembali flu burung ini membuat pemerintah tidak mau kecolongan untuk kali kedua. Langkah dadakan pun diambil. Pemerintah mengeluarkan larangan memelihara unggas di permukiman. Perintah itu dituangkan lewat surat edaran Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, tertanggal 18 Januari silam.

Larangan itu untuk sementara hanya berlaku di tiga provinsi: Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. ''Ketiga provinsi ini termasuk yang berisiko tinggi,'' ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat merangkap Ketua Komisi Nasional Penanggulangan Flu Burung, Aburizal Bakrie. Sebab terdapat banyak kasus flu burung di kawasan itu, baik yang menimpa unggas maupun manusia.Pemerintah pusat bakal menerapkan larangan yang sama di enam provinsi lain: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Pemusnahan dilakukan pada pemeliharaan non-komersial. Mereka akan mendapat ganti rugi Rp 12.500 per ekor. Duit itu diambil dari dana APBD dalam bentuk bantuan langsung tunai atau skema program penguatan usaha ekonomi masyarakat.Beragam tanggapan pemda terhadap surat edaran M. Ma'ruf itu.

Pemda Jakarta, misalnya, malah lebih dulu meluncurkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007. Salah satu pasalnya berbunyi: masyarakat yang memelihara unggas, seperti ayam, itik, entog, angsa, burung puyuh, hingga burung dara yang tinggal di permukiman, diminta secara sukarela meniadakan unggas. Caranya, mengonsumsi secara benar, dijual, atau dimusnahkan.Itu terhitung sejak 17 Januari lalu. Pemda memberi tenggat dua pekan. Pada 1 Februari, masyarakat dilarang memelihara unggas. ''Jika melanggar, unggasnya akan dimusnahkan,'' demikian bunyi pasal tersebut. Tapi ini bukan harga mati. Apabila warga ingin memelihara unggas sebagai hobi, pemda tak keberatan. Namun pemilik diwajibkan mengikuti prosedur sertifikasi kesehatan hewan oleh Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan. Gratis.''Gubernur ingin melindungi warganya sehingga mengeluarkan peraturan itu,'' kata Ahmad Adnan, Kepala Sub-Dinas Kesehatan Hewan Pemda DKI Jakarta.

Nanti akan diatur lalu lintas unggas hidup yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. ''Itu akan dilakukan secara bertahap,'' katanya lagi.Pemda Sumatera Utara juga merespons. ''Daerah ini merupakan cluster flu burung tertinggi di Indonesia, sehingga upaya antisipasi penyebarannya harus betul-betul dilaksanakan,'' ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Pemda Sumatera Utara, Eddy Syofian. Pihaknya akan menyiapkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur peternakan dan peredaran unggas. Disebut cluster, karena flu burung itu menimpa banyak orang dalam satu keluarga.

Di Sumatera Utara pernah terjadi delapan anggota keluarga terkena flu burung.Sebagai langkah awal, Dinas Peternakan diinstruksikan memperketat lalu lintas ternak unggas dan pupuk kandang di batas provinsi. Populasi ayam peternak ras di Sumatera Utara yang mencapai 45 juta ekor tentu membutuhkan pengawasan ketat. ''Semuanya demi keselamatan orang banyak. Peternakan komersial masih tetap diperbolehkan, tapi harus mudah dan terus diawasi,'' kata Eddy kepada wartawan Gatra M. Rizal Harahap.Beberapa daerah lain, seperti Kota Madya Yogyakarta dan Jawa Tengah, menyiapkan rancangan perda. Jawa Timur menyiapkan peraturan gubernur.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, menyerahkan urusan itu ke pemerintah kabupaten dan kota madya di wilayahnya.Untuk keperluan penanggulangan flu burung secara keseluruhan, pemerintah pusat sudah meningkatkan anggaran. Muchtar Ichsan, Ketua Tim Penanggulangan Flu Burung RS Persahabatan, mengatakan bahwa pemerintah tahun ini menyiapkan dana sekitar Rp 5,5 trilyun. Angka ini lebih banyak ketimbang pada APBN 2006 yang hanya mengalokasikan Rp 4,9 trilyun.Itu belum termasuk bantuan dana dari mitra di luar negeri.

Menurut Muchtar, bantuan sebesar US$ 65,5 juta atau sekitar Rp 589,5 milyar siap mengucur tahun ini, naik dari US$ 35 juta dari tahun lalu.Angka kejadian bulan ini memang mengejutkan. Sebab, sejak Maret tahun lalu, ada tren penyusutan kasus. Ketua Pelaksana Harian Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung Indonesia (Komnas PBI), Bayu Krisnamurthi, pernah mengutarakan bahwa pada Maret-Juli 2006 turun dari rata-rata 5,6 per bulan menjadi 3,8 per bulan pada Agustus-Desember 2006. Angka kematian dari kasus confirm juga turun dari 0,87 (Maret-Juli 2006) menjadi 0,65 pada periode berikutnya. ''Meski lemah, angka ini mengindikasikan bahwa kami telah berada di jalur yang benar,'' ujarnya kala itu.

Tak mengherankan bila kampanye flu burung pun digelar. Pemerintah gencar melancarkan sosialisasi ''Tanggap Flu Burung''. Departemen Kesehatan sudah menyebar poster, leaflet, dan dialog di media massa. Bahkan, pada 2007 ini akan dilakukan pelatihan terhadap petugas kesehatan dalam skala lebih luas.Selain itu, juga ada kampanye bertajuk ''Beat The Bird Flu'' yang dilakukan pihak swasta. Langkah ini mencangkup program pertelevisian, iklan layanan masyarakat, poster, dan konser. Kampanye ini berlangsung sebulan. Kegiatan ini berasal dari Komnas PBI.

Karena itu, ketika muncul lagi kasus flu burung, banyak yang menilai kampanye ini masih banyak sisi lemahnya. Dokter Tjandra Yoga Aditama, ahli penyakit paru-paru pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menilai informasi yang disampaikan pemerintah masih perlu dikemas lagi agar lebih mengena. Sebab ia punya pengalaman. Seorang keluarga pasien pernah ditanya mengapa bebeknya yang mati mendadak dipegang dan dibuang ke kali. Apa jawab keluarga itu? ''Keluarga itu mengira, yang dilarang itu adalah ayam yang mati mendadak. Bebek tak dilarang,'' ujarnya.Menanggapi terbitnya beberapa peraturan yang dikeluarkan pemda, Tjandra Yoga Aditama menyambut gembira. Itu merupakan salah satu kegiatan penanggulangan flu burung.

Meski diakuinya, itu akan berdampak pada persoalan sosial dan ekonomi. ''Kalau tidak ada unggas di lingkungan kita, kemungkinan jatuh sakit kena flu burung dapat dikendalikan,'' katanya. Contohnya, Vietnam sudah menerapkan kebijakaan itu. Di beberapa pasar tradisional di Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam, tak dijumpai ayam hidup.Muchtar juga sepaham atas langkah tersebut. Tapi ia tak setuju jika diberikan sanksi. ''Cara yang terbaik yakni dengan persuasi saja,'' ujarnya.

Cara persuasi: memberikan informasi yang benar tentang flu burung.Bayu Krisnamurthi mengakui, upaya yang digarap pemerintah penuh tantangan. Menurut dia, jumlah penduduk Indonesia dan jumlah unggas yang terbilang tinggi menjadi salah satu masalah. Tak semua warga menerima informasi tersebut.Kalaupun menerima, tak semuanya memahami dan peduli. Termasuk warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. ''Ada anggapan masyarakat bahwa flu burung tak berbahaya,'' kata Bayu. Komnas PBI pernah menggarap survei terhadap sekitar 600 orang. Hasilnya, 90% mengetahui flu burung. Tapi baru 20% yang tahu cara-cara menghadapinya.
Aries Kelana, Elmy Diah Larasati, dan Rach Alida Bahaweres
HUKUM
Putusan Tunda Laik Terbang
Perdamaian Adam Air dengan mantan pilotnya gagal. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan masing-masing sebagian.

Sidang gugatan PT Adam Sky Connection ''Adam Air'' Airlines terhadap mantan pilotnya, Sutan Salahudin, mencuri perhatian di tengah hiruk-pikuk misteri hilangnya pesawat Adam Air. Pembacaan putusannya yang diagendakan sejak 4 Januari lalu sempat tertunda dua kali.Baru pada Selasa lalu majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyampaikan putusannya. Gugatan Adam Air dikabulkan sebagian. ''Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan harus mengembalikan uang soft loan Rp 100 juta,'' ujar Ketua Majelis Hakim, Zaenal Arifin.

Namun gugatan Adam Air selebihnya tidak dikabulkan. Gugatan yang dimaksud adalah ganti rugi biaya pelatihan Sultan sebesar US$ 15.000, jasa advokat Rp 100 juta, denda gaji pokok dan tunjangan tetap Rp 406 juta, serta gugatan imateriil.Sebaliknya, majelis hakim juga mengabulkan sebagian gugatan balik (rekonpensi) Sutan atas Adam Air. Semula, Sutan meminta ganti rugi atas ketiadaan asuransi kesehatan dan keselamatan US$ 375.000, Jamsostek Rp 57.540.800, dan kerugian imateriil. Tetapi majelis hakim hanya memerintahkan Adam Air membayar ganti rugi gaji Mei 2005 sebesar Rp 14 juta kepada Sutan.Pembacaan putusan itu tertunda, karena majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.

Ketika itu, terlihat tanda-tanda mereka akan berdamai. Dalam tiga sidang terakhir itu, misalnya, proses sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit. Terlalu singkat dibandingkan dengan waktu molornya yang sampai lima jam.Ketika itu juga sempat beredar butir-butir rancangan kesepakatan perdamaian mereka. Bahkan, Kamis pekan lalu, anggota DPR, Alvin Lie, sengaja hadir agar mengetahui putusan lebih dulu.Sengketa antara Sultan dan Adam Air ini merupakan buntut pengunduran diri 16 pilot Adam Air, Mei 2005. Adam Air menganggap pengunduran diri itu sebagai perbuatan ingkar janji. Soalnya, para pilot itu sudah meneken surat perjanjian kerja sebagai penerbang, 15 Oktober 2003.Perjanjian itu berlaku selama empat tahun. Sebelum kontrak itu habis, 15 Oktober 2007, Sutan mundur.

Karena itulah, Adam Air juga menganggap Sutan bertindak tidak terpuji dan tak bertanggung jawab. Ia dituding menyalahgunakan lisensi untuk mencari keuntungan sendiri.Karena Sutan dinilai ingkar janji, Adam Air menuntut ganti rugi. Di luar ganti rugi materiil tadi, Adam Air juga menuntut ganti rugi imateriil Rp 3,406 milyar. Sebesar Rp 3 milyar sebagai ganti rugi bagi direksi yang dibikin pusing oleh ulah Sutan. Sedangkan sisanya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap bulanan Sutan selama 29 bulan sejak mengundurkan diri hingga habisnya masa kontrak, 15 Oktober 2007.

Sutan tak ciut menghadapi gugatan itu. Kuasa hukumnya, Juneidi Sirait, justru balik menuding Adam Air menyalahi hukum. Misalnya soal kontrak yang berumur empat tahun itu. Sebab, menurut dia, perjanjian waktu tertentu selama empat tahun tidak dikenal dalam perjanjian kerja. ''Ini pelanggaran hukum,'' ujarnya.Juneidi lantas merujuk ketentuan tentang kerja waktu tertentu dalam Pasal 54 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. ''Apabila melanggar ketentuan hukum, maka ketentuan itu batal demi hukum,'' kata Juneidi. Dengan argumen itu, ia menilai perjanjian yang dijadikan landasan hukum oleh Adam Air cacat hukum.Selain itu, Juneidi mencatat sejumlah hal yang dinilainya luar biasa dalam perjanjian kerja yang dibuat manajemen Adam Air.

Ia menunjuk perjanjian kerja yang setiap lembarnya dibubuhi paraf para pekerja. Tapi pada lembaran pertama ada perubahan yang tanpa dibubuhi paraf pekerja.Ia juga menyoal ketidakjelasan lain. Misalnya, di lembaran pertama tertulis akta perusahaan bernomor 23. Tetapi, pada lembaran kedua, akta perusahaan itu bernomor 26. ''Ada manipulasi data,'' Juneidi menegaskan.Bukan itu saja, kata Juneidi, surat perjanjian itu tak diberikan ketika kliennya meneken kontrak. ''Malah ditahan oleh pihak manajemen,'' katanya. Surat perjanjian baru diberikan ketika mulai muncul percik sengketa di antara kedua pihak.Status Sutan ketika bekerja sebagai pilot Adam Air juga dipertanyakan Juneidi. ''Tak ada kepastian apakah dia karyawan atau bukan,'' ujarnya. Soalnya, kejelasan status itu tidak ada dalam perjanjian.

Kontrak kerja itu, menurut Juneidi, tanpa sepengetahuan Jamsostek.Kliennya juga merasa tak pernah menerima hak pekerja lainnya, seperti mendapatkan slip gaji. Sedangkan persoalan yang membuat Sutan mengundurkan diri, kata Juneidi, karena ada paksaan dari manajemen Adam Air untuk menerbangkan pesawat. Padahal, ketika itu alat navigasi pesawat dalam keadaan rusak.Kejadiannya, Sutan berkisah, berlangsung 6 Mei dua tahun silam. Ketika itu, ia bertugas untuk menerbangkan pesawat Adam Air Boeing 737-300 jurusan Padang-Jakarta. Berdasarkan ketentuan, ia lantas memeriksa maintenance status di maintenance look book.Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi pesawat layak terbang atau tidak.

Tandanya, kata Sutan, ada tanda tangan engineer. ''Ternyata engineer belum tanda tangan,'' ujarnya. Rupanya, navigasi rusak sehingga perlu diperbaiki. Artinya, pesawat tidak laik terbang.Meski begitu, selang beberapa jam kemudian, manajemen Adam Air menelepon Sutan. Dalam percakapan yang berlangsung 10 menit itu, kata Sutan, manajemen memaksanya untuk menerbangkan pesawat itu. Sutan mengabaikan perintah itu. ''Saya pilot dan tahu pesawat rusak, sehingga saya menunggu sampai laik terbang,'' ujar pria kelahiran Jakarta, 5 Mei 1971, itu.

Apalagi, saat itu ia membawa lebih dari 100 penumpang. Barulah beberapa jam kemudian, manajemen mengirim faksimili berisi izin dari Departemen Perhubungan. ''Ini kan tidak legal,'' tutur Sutan. Dengan izin itu, ia pun menerbangkan pesawat meski hanya dengan satu navigasi. Padahal, umumnya sebuah pesawat memiliki dua navigasi.Usut punya usut, ternyata ada 15 pilot lain yang mendapat perlakuan serupa itu. Karena itulah, pada 23 Mei 2006, mereka beramai-ramai mengundurkan diri. Kuasa hukum Adam Air, Ali Leonardi Nakamura, jelas saja menampik dalil Sutan.Ia menilai tudingan adanya tekanan dari manajemen untuk terbang sangat konyol. Alasannya, pilot punya intelektualitas dan pengalaman. Jadi, tidak mungkin seorang pilot memutuskan hal-hal yang membahayakan bagi penumpang. ''Pernyataan itu hanya manuver,'' katanya.

Manuver tersebut, kata Ali, merupakan usaha Sutan untuk menutup malu karena digugat Adam Air. Apalagi, baginya sudah jelas, keputusan untuk terbang atau tidak sepenuhnya merupakan wewenang pilot.Ali juga membantah adanya ancaman skorsing dari manajemen Adam Air terhadap pilot yang emoh menuruti kemauan manajemen untuk tetap terbang ketika pesawat bermasalah.Adam Air, menurut Ali, tidak akan mempertaruhkan reputasi dan risiko sedemikian besar. Sebab, bagi dia, sukses suatu maskapai penerbangan terletak pada keamanannya. ''Kalau kita paksa terbang dan kemudian terjadi sesuatu, itu tidak hanya akan mengalami kerugian bagi kami, tapi bisa menimbulkan hal yang sangat fatal,'' katanya.

Alasan gugatan Adam Air, menurut Ali, karena bekas pilotnya tidak beriktikad baik untuk mengembalikan biaya pendidikan maupun pinjaman lunak yang telah mereka terima. ''Sesuai dengan perjanjian kerja, kalau ia mengundurkan diri, maka biaya pendidikan ataupun soft loan yang sudah diterima harus dikembalikan,'' ujarnya.
Rita Triana Budiarti, Rach Alida Bahaweres, dan Bernadetta Febriana
KESEHATAN
Ayam Transgenik Antikanker

Peneliti Institut Roslin menciptakan ayam yang bisa menghasilkan telur antikanker. Melalui rekayasa genetik. Perlu 10 tahun lagi agar bisa digunakan untuk pengobatan; Tahi Lalat Pembawa Petaka

Jangan anggap enteng tahi lalat! Siapa tahu itu pertanda awal kanker kulit. Samah mengalaminya. Nenek 70 tahun ini punya tahi lalat di telinga, tahun lalu. Tapi itu bukan tahi lalat biasa. Rasanya gatal sekali. Warga Jakarta ini lalu menggaruk-garuk tahi lalat itu. Tetapi malah mengeluarkan nanah.Samah lantas berobat ke puskesmas terdekat. Berulangkali berobat, ia tak sembuh juga. Malah lukanya makin membesar. Sudah menyebar ke sekitar mata. Mata kirinya tertutup tahi lalat. Terakhir, ia lantas dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Saat datang, kondisinya sudah parah. Dahinya sudah tertutup. Bahkan hidung bagian atas sudah bolong ''dimakan'' sel-sel kanker. Setelah diperiksa dokter, ternyata ia kena kanker kulit stadium lanjut. Dokter memutuskan membedah tumor ganas itu. Operasi dikerjakan pada akhir November lalu.Benjolan yang sudah merembet itu diambil. Saat dia ditemui Gatra, Jumat pekan lalu, ada bekas jahitan di dahi dan telinganya. ''Saya sudah habis Rp 3 juta,'' katanya. Menurut dokter, akan ada operasi susulan. Samah pun pasrah.Untuk usia setua Samah, mungkin ia hanya bisa pasrah. Tapi banyak pasien yang usianya lebih muda masih berharap banyak pada pengobatan. Tak hanya efektif, melainkan juga murah. Sebab banyak pasien kanker harus menjalani pengobatan seperti radioterapi atau kemoterapi, yang biayanya relatif mahal.

Kemoterapi adalah pengobatan kanker menggunakan obat-obatan beradiasi tinggi.Harapan itu kini datang dari Institut Roslin, Edinburg, Inggris. Lembaga ini sukses mengkloning domba yang populer dengan sebutan Dolly, 10 tahun silam. Kini para peneliti lembaga riset itu pun sukses menernakkan unggas transgenik. Unggas ini, seperti dikutip situs bbc.co.uk, Selasa pekan silam, mampu bertelur. Telurnya mengandung protein yang bisa membasmi kanker.Dalam studi itu, Roslin menggandeng perusahaan bioteknologi Viragen (Skotlandia) dan Oxford Biomedica.

Menurut Helen Sang, ketua tim periset, telur tadi mengandung miR24. Protein ini dipercaya bisa membasmi melanoma, sejenis penyakit kanker kulit. Selain itu, juga berisi protein interferon b-A1, yang bisa memberangus virus dan tumor. Kedua protein itu terdapat dalam putih telur. Hasil studinya dimuat dalam Jurnal Proceedings of National Academy of Sciences, medio bulan ini.Untuk menciptakan telur antikanker ini, Helen Sang mengkloning ayam. Pada saat terbentuk embrio, ia memasukkan gen-gen artifisial berisi protein tadi ke dalam gen ayam, khususnya yang berkaitan dengan ovalbumin. Ovalbumin adalah protein yang membuat separuh isi telur mengandung putih telur. Sebelum dimasukkan, protein itu diekstrak dan disucikan.

Untuk memasukkan gen itu, digunakan virus sebagai vektor. Virus ini membawa materi genetik protein ke dalam DNA (asam dioksiribo nukleus) embrio si unggas. Lalu dibiarkan membiak jadi janin dalam telur. Janin-janin tadi lahir sebagai ayam jantan muda. Peneliti melihat DNA lewat air mani. Ternyata punya DNA baru.Lalu Sang ''mengawinkan'' ayam jantan muda dengan ayam betina yang normal. Anak-anak ayam betina yang membawa gen antikanker diseleksi. Ternyata anak-anak ayam itu tetap membawa gen-gen baru. Ayam-ayam itu dibidudayakan. Menurut Sang, sebanyak 500 ayam transgenik telah dibiakkan.

Hasilnya, anak-anak ayam itu dapat memproduksi protein yang diinginkan. ''Ayam tadi bisa menghasilkan 15-50 mikrogram protein per mililiter putih telur,'' kata Sang.Direktur Institut Roslin, Profesor Harry Griffin, mengatakan bahwa temuan ini banyak manfaatnya untuk pengobatan kanker. ''Ini terobosan baru karena banyak pengobatan medis saat ini sangat mahal biayanya,'' ujarnya. Menurut dia, telur ini lebih praktis dan murah. Ayamnya gampang diternakkan dalam jumlah banyak. Telurnya pun tinggal dikonsumsi. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan susu kambing transgenik. Namun Griffin mengakui, perlu waktu lima tahun lagi untuk diuji klinis pada manusia.

Selang lima tahun kemudian, bisa diproduksi dan digunakan untuk pengobatan.Apa yang dibilang Griffin boleh jadi benar. Sebab, 50 tahun lampau, para ahli telah menggunakan telur ayam. Tapi kala itu baru terbatas untuk membuat vaksin flu untuk ayam. Kini Institut Roslin maju beberapa langkah: menciptakan telur yang siap saji dan bisa digunakan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh menangkal penyakit.Sementara itu, kloning antibodi telah banyak dilakukan. Salah satunya, kloning antibodi sel limfosit B. Terapi monoklonal antibodi ini sudah dimanfaatkan berbagai pengobatan seperti kanker. ''Sudah ada 25 molekul antibodi yang diterima untuk terapi pada manusia,'' kata Dokter Robert J. Etches, peneliti pada Origen Therapeutics, Amerika Serikat.

Terapi antibodi monoklonal diklaim punya kemampuan 10 hingga 100 kali membunuh sel-sel penyakit.Upaya pengobatan menggunakan media binatang belakangan ini terus digalakkan. Selain Roslin, tim peneliti AviGenic, perusahaan bioteknologi Amerika Serikat, juga mengklaim telah berhasil membuat ayam yang telurnya mengandung interferon dan antibodi manusia.Menanggapi temuan itu, Dokter Zulkarnaen, ahli kanker kulit di Rumah Sakit Soetomo, Surabaya, mengatakan bahwa temuan ini bisa dipercaya. ''Tentunya besar kemungkinan bisa mengobati kanker,'' katanya kepada Ary Sulistiyo dari Gatra. Apalagi bila diproduksi secara massal. Orang cukup makan telur untuk mengobati kanker atau mencegahnya. Sebab ia berfungsi sebagai antibodi. Artinya, orang yang terjangkit tak bakal kena lagi.

Bandingkan dengan terapi pembedahan.Sementara itu, Dokter Ahmad Kurnia, ahli kanker kulit pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tak mau berkomentar banyak. Cuma, sepengetahuan dia, sampai sejauh ini belum ada terapi kanker yang bisa mengalahkan operasi dan kemoterapi.
Aries Kelana, Elmy Diah Larasati, dan Rach Alida Bahaweres
BUKU
Karena Tuhan Menggendongnya

Memoar yang menyajikan perdebatan akademis, berargumentasi nalariah. Berkisah tentang interaksi penulis dengan sejumlah tokoh kunci di republik ini.
DIA DAN AKU, MEMOAR PENCARI KEBENARANPenulis: Daoed JoesoefPenerbit: Kompas, Jakarta, 2006, viii + 928 halaman.

Dia dan Aku. Sebuah judul yang sederhana. Terkesan apa adanya. Tetapi anggapan itu sirna setelah membaca lembar demi lembar buku karya Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan III (1978-1983), ini.Memoar, bagi Daoed, bukanlah sekadar ingatan kembalinya gambaran samar. Melainkan sebuah proses yang konstruktif. Proses penyusunan memoar ini tidak cukup dengan memungut data yang tercerai-berai dari pengalaman masa lalu. Ia menghimpun ulang, menata, dan kemudian merangkainya.Penuturan dalam memoar ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal: ''dia''. Nah, si ''dia'' ini berinteraksi dengan sang penulis memoar yang disebut ''aku''. ''Dia'' yang dimaksud adalah tokoh yang memiliki kenangan dengannya, seperti Nek Darinah dan Uak Raiman.Juga sejumlah seniman, macam Soedjojono, Affandi, Trubus, Chairil Anwar, Tino Sidin, dan Nasyah Djamin. Ada pula Monsieur Courazier, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Bung Tomo, dan Djamaludin Malik.

Daoed mengisahkan bagaimana berinteraksi dengan para ''dia'' itu. Ia, misalnya, menceritakan pengalamannya saat dipinang menjadi menteri oleh Presiden Soeharto. Peristiwa itu terjadi pada 22 Maret 1978. Tepat pukul 14.50, ia menerima telepon dari ajudan Presiden Soeharto yang memintanya datang ke Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pukul 19.00.Pembicaraan selama 30 menit itu lebih terfokus pada bidang pendidikan dan penerangan. Dua bidang yang menurut Pak Harto terbengkalai dan tidak digarap dengan baik. Pembicaraan demi pembicaraan berlanjut.

Akhirnya terlontar pertanyaan dari Presiden Soeharto.''Sekarang saya tanyakan kesediaan Doktor Daoed untuk membantu saya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Apakah Saudara Daoed bersedia?'' tanya Pak Harto dengan nada lembut. Tentu saja Daoed Joesoef, yang mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi menteri, tak kuasa menolak tawaran Presiden Soeharto.

Sebab, baginya, posisi menteri adalah jabatan politis. Sedangkan ia membenci politikus. Kebenciannya pada politikus bermula pada persepsi setelah melihat sepak terjang para politikus sesudah penyerahan kedaulatan. Politikus dianggap berebut kekuasaan.Demi kekuasaan, mereka bisa menguasai aset yang ditinggalkan Belanda berupa perkebunan, pabrik, gedung, bungalo, dan lain-lain.

Daoed bertekad, kalaupun masuk kabinet, tidak akan berbuat seperti teknokrat. Baginya, de toute facon, etre minister est une experience philosophique, menjadi menteri adalah pengalaman filosofis.Daoed mengungkapkan, interaksinya dengan Tuhan merupakan hasil campur tangan Emak.

Emak, baginya, adalah manusia yang pertama kali menyebut secara eksplisit kata ''Tuhan''. Maka, dengan bertambahnya pengetahuan agama, ilmu, dan usia, ia semakin sadar, jauh lebih mudah berbicara dengan Tuhan daripada berbicara mengenai Tuhan.Karena itu, ia makin rajin mengikuti pembahasan tentang ketuhanan ketika kuliah di Sorbonne, Prancis. Ia mendalami buku-buku yang mengkaji tentang makna ketuhanan. Menurut dia, belum ada definisi yang adekuat tentang Tuhan. Jadi, baginya, tidak mengherankan jika setiap ateis dapat menyanggah eksistensi Tuhan.Namun ada juga orang ateis dan agnostik yang hidupnya sopan dan mengundang respek.

Rangkaian pengalaman hidup Daoed membuatnya merenung, karena baginya, kejadian itu too good to be true. Setidaknya, tiga kali ia terhindar dari bahaya dalam berbuat sesuatu berkat adanya ''kebetulan''.Ia menganggapnya sebagai gendongan Tuhan. Salah satunya di Medan, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kala itu, muncul tentara NICA (Netherland's Indies Civil Administration) yang menduduki checkpoints di berbagai jalan penting.Seorang kenalannya, Aman Noh dari Gayo Alas, memintanya mencarikan senjata. Keinginan itu lantas ia sampaikan pada temannya, Siin Irawadhy. Maka, dimulailah petualangan menyusupkan senjata dari Medan Timur ke Medan Barat.

Penyelundupan dilakukan dengan memasukkan senjata ke peti mayat.Awalnya ia ragu karena sedang menyiapkan pameran lukisan kolektif untuk fund raising. Selain itu, ia takut mati. Sebab, jika ketahuan membawa senjata, ia pasti disiksa tentara NICA, mungkin saja sampai mati. Toh, penyelundupan sejata itu berhasil juga. Hal itu, menurut dia, karena Tuhan menggendongnya.
Rach Alida Bahaweres
EKONOMI & BISNIS
Primasel Datang Menggandeng AsingGrup
Sinar Mas mengibarkan bendera Primasel untuk berkompetisi di jalur seluler berbasis CDMA. Menggandeng mitra dari Rusia?
Tergusur dari jalur 3G tidak membuat Wireless Indonesia (WIN) minggir dari bisnis ''halo-halo''. Anak usaha Grup Sinar Mas itu pun bergabung dengan PT Indoprima Mikroselindo. Perjodohan ini kemudian melahirkan merek baru layanan telepon seluler bernama Primasel. Dengan saham mayoritas di tangan Grup Sinar Mas, operator anyar tersebut siap turun gelanggang dengan mengusung teknologi CDMA (code division multiple-access) 2000 1X EV-DO.Saat ini, jalur CDMA disesaki empat pemain lawas, yakni PT Telkom Tbk (TelkomFlexi), PT Indosat Tbk (StarOne), PT Mobile 8 Telecom (Fren), dan PT Bakrie Telecom (Esia). Kehadiran Primasel dipastikan bakal menyulut bara kompetisi di ladang telepon seluler berbasis CDMA.

Direktur Primasel Ubaidillah Fatah memastikan, Primasel akan meluncurkan produknya pada Februari atau Maret nanti.Pada tahap pertama, Primasel akan membangun jaringan telekomunikasi dengan jumlah BTS mencapai 1.000 unit, khususnya untuk daerah Jawa dan Bali. Mengingat bisnis seluler membutuhkan modal gede, Ubaidillah mengisyaratkan bahwa pihaknya bakal menggandeng mitra asing.Untuk mengepakkan sayap bisnis selulernya, Grup Sinar Mas dikabarkan berkongsi dengan Altimo, perusahaan seluler asal Rusia.

Sebagai langkah awal, pihak Altimo menggelontorkan dana senilai US$ 2 juta. Sebelumnya, Altimo yang resmi diluncurkan pada Desember 2005 telah menebar modal di sejumlah negara pecahan Uni Soviet, seperti Ukraina, Kazakstan, Uzbekistan, dan Georgia.Wakil Presiden Altimo, Kirill Babaev, mengungkapkan bahwa pihaknya melihat potensi bisnis telekomunikasi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara cukup bersinar. ''Kami antusias untuk memperbesar bisnis seluler, dengan masuk ke pasar Asia Selatan dan Asia Tenggara yang sedang berkembang pesat,'' katanya.Bagi Altimo, Indonesia bak ladang emas yang mengundang selera. Sebab, kata Kirill, Indonesia memiliki populasi penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Lagi pula, penetrasi telepon selulernya lamban dan tingkat kompetisinya relatif rendah. Kondisi ini ideal untuk memetik keuntungan tinggi. Namun Kirill membantah bahwa pihaknya telah menggandeng Primasel sebagai pendatang baru dalam industri telekomunikasi. ''Altimo belum memutuskan siapa yang akan menjadi mitra lokal,'' ujarnya.Altimo adalah perusahaan investasi yang berbasis di Persemakmuran Negara-negara Merdeka, yakni negara-negara pecahan Uni Soviet dan Turki.

Perusahaan yang diluncurkan di London, 1 Desember 2005, itu bergerak di bidang investasi telekomunikasi.Sebelumnya, Altimo dikenal dengan nama Alfa Telecom, di bawah naungan Konsorsium Alfa Group. Konsorsium ini merupakan konglomerasi milik swasta terbesar di Rusia. Saat ini, Altimo memegang peran kunci pasar telekomunikasi di Eurasia, dengan perusahaan investasi yang beroperasi di Rusia, Ukraina, Kazakstan, Uzbekistan, Kyrghyzia, Tajikistan, Georgia, dan Turki.Altimo mengendalikan aset senilai US$ 14 milyar, termasuk pemilik saham di operator mobile terkemuka di Rusia, Turki, dan negara-negara CIS. Lebih dari 136 juta pelanggan menggunakan servis komunikasi mobile yang disediakan operator-operator yang sahamnya dimiliki Altimo.Aset-aset Altimo, antara lain, operator seluler VimpelCom dan MegaFon di Rusia, Kyivstar yang menjadi operator seluler terbesar di Ukraina, serta Turkcell di Turki dan oparator GSM Sky Mobile di Kirgiztan.

Kini mereka siap membidik India, Vietnam, dan Indonesia.Masuknya Altimo ke Indonesia makin menambah kuat cengkeraman investor asing di bisnis telekomunikasi. Namun, menurut juru bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Gatot Dewa Broto, pemerintah tidak akan membiarkan penguasaan asing di telekomunikasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa kepemilikan saham asing di Indonesia dibatasi maksimal 35%. Hal itu mengacu pada ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bagaimana dengan STT Singapura yang menguasai saham Indosat hingga 42%? ''Hal itu dimungkinkan lantaran hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura, dan disetujui oleh WTO,'' kata Gatot berkelit. Contoh lain, hubungan Indonesia-Jepang yang ''harmonis'' memungkinkan perusahaan ''negeri sakura'' itu berinvestasi di Indonesia hingga 40% lebih. ''Karena ada perjanjian bilateral antarkedua negara,'' ungkap Gatot.
Heru Pamuji, Mukhlison S. Widodo, dan Rach Alida Bahaweres
Membatasi Para Alumnus

Penangkaran satwa langka, khususnya di kebun binatang, menurut staf ahli biologi Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta, Drs. Hari Palguna, MP, sedikit banyak dipengaruhi masalah peraturan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 dan 8 Tahun 1999, binatang langka yang dilindungi dilarang dipertukarkan kecuali keturunannya (F2).Tapi peraturan itu tidak berlaku bagi 11 jenis satwa tertentu, termasuk komodo dan orangutan. Ke-11 jenis ini tak boleh dipertukarkan, apalagi dipelihara dan diperdagangkan, kecuali atas izin presiden. Akibatnya, 11 satwa langka itu tidak memiliki ''nilai tukar''.Populasi hewan-hewan itu akan membebani kebun binatang jika tidak dikendalikan.

''Karena itulah, banyak kebun binatang tak terlalu bersemangat menangkar hewan langka terlalu banyak,'' kata Hari. Lagi pula, fungsi kebun binatang sesungguhnya bukan tempat pembiakan satwa. ''Kebun binatang lebih pada konservasi flora dan fauna. Jadi, ia tak bisa disebut gagal jika tidak menangkar hewan langka,'' Hari menegaskan.Sebab itulah, saat ini Gembiraloka membatasi koleksi komodonya hanya sekitar 10 ekor sejak 1998.

Petugas kebun binatang akan membiarkan induknya menyantap anak-anaknya setiap ada telur yang menetas. Kelihatannya kejam, tapi begitulah perilaku induk komodo di alam liar. ''Sebenarnya, secara alami, itu dilakukan untuk menjaga populasi,'' kata Hari.Jika tidak, bayangkan saja, komodo betina rata-rata mampu menghasilkan 33 telur. Naga purba itu bertelur dua hingga tiga kali sepanjang hayatnya. Jika 60% saja telur-telur itu menetas, dalam tempo minimal tiga tahun akan ada 40 ekor komodo dari satu induk saja.Koleksi komodo Gembiraloka memang pernah mencapai 140 ekor pada 1994.

Ketika itu, populasinya sengaja diperbanyak, karena komodo masih punya nilai tukar hingga 1998. Komodo kerap dibarter dengan satwa lain untuk menambah koleksi, seperti burung unta atau kuda nil. ''Pernah juga ditukar dengan peralatan medis untuk hewan,'' ujar Hari.Nah, saat pertukaran satwa langka dilarang, Gembiraloka pun kesulitan memelihara ratusan komodonya. Untuk biaya makan saja, komodo menyedot dana lumayan besar. Seekor komodo perlu menyantap daging 10% berat badannya. Padahal, berat badan rata-rata komodo adalah 27 kilogram. setiap ekor memang hanya perlu makan sekali sepekan. ''Tapi jika jumlah mulut yang harus makan 80-an ekor, bisa hitung sendiri daging sapi yang diperlukan,'' kata Hari.

Menurut Humas Gembiraloka, Suharti, seluruh biaya operasi Gembiraloka kini ditambal dari tiket masuk Rp 8.000 per orang. Padahal, sejak krisis moneter 1997, jumlah pengunjung terus menurun. Tahun kemarin, 354.000 lebih pengunjung datang ke Gembiraloka. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2005), yakni 574.000 orang. ''Kami terpaksa mengurangi jumlah satwa tanpa mengurangi jumlah spesiesnya,'' tutur Suharti.

Menurut Direktur Konservasi, Departemen Kehutanan, Adi Susmiyanto, sebenarnya kondisi penangkaran di Indonesia cukup bagus. ''Untuk beberapa hewan, pakar luar negeri belajar pada kita,'' kata Adi. ''Hanya, dana memang menjadi masalah krusial,'' Adi menambahkan. Sumber dana murni dikelola sendiri oleh kebun binatang.Walhasil, untuk mengendalikan populasi, komodo Gembiraloka diberikan secara cuma-cuma kepada kebun binatang lain hingga akhirnya tinggal 10 ekor. Komodo yang dibiakkan dalam program EAZA, kata Hari, memang ''alumnus'' Gembiraloka angkatan 1994-1998.
Nur Hidayat, Rach Alida Bahaweres, dan Sigit Indra (Yogyakarta)
HUKUM
BANK DAGANG BALI
Siap Operasi Setelah KasasiBank Indonesia akan mengajukan PK atas putusan MA yang mengaktifkan lagi Bank Dagang Bali (BDB). Putusan PN Denpasar akan dijadikan bukti baru. BDB siap beroperasi kembali.

Hari-hari mendebarkan bagi 685 mantan karyawan Bank Dagang Bali (BDB) makin dekat. Dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan bank itu kembali beroperasi, mereka pun siap-siap untuk kembali bekerja. Tetapi mereka tetap menanti pembayaran penuh pesangon yang belum dibayarkan ketika mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2004.Koordinator mantan karyawan BDB, Anak Agung Sudiphta Panji, telah meminta agar BDB memenuhi kewajibannya dulu sebelum mempekerjakan mereka kembali. Menurut dia, sisa pesangon yang belum dibayarkan sebesar tiga kali gaji dengan total Rp 21 milyar. ''Kami minta pesangon karena kami tidak mau berandai-andai dan tidak akan mungkin BDB secara simsalabim langsung berdiri,'' kata Sudiphta, seperti dikutip situs Detikfinance.com.Sudiphta mengaku, dengan pesangon itu, hak mereka sebagai karyawan hilang, dan jika ingin kembali bekerja harus mengikuti prosedur seleksi lagi.

Tapi, menurut dia, hal itu lebih baik karena, meski sudah ada putusan MA, nasib BDB masih belum jelas. ''Mendingan kami menuntut hak pesangon. Kalau BDB benar-benar berdiri, urusan nanti,'' katanya.Janji mempekerjakan kembali para karyawan itu dilontarkan pengacara BDB, Bachtiar Yacob. Dalam sebuah diskusi di kantor DPRD Bali, Selasa dua pekan lalu, Yacob mengatakan, jika BDB berdiri kembali, mantan karyawannya akan dipekerjakan lagi. ''BDB selama ini merasa tak pernah mem-PHK karyawannya,'' tutur Yacob.

Diskusi itu digelar setelah keluar putusan MA yang membatalkan likuidasi BDB. Dalam putusan bernomor 473 K/TUN/2005 bertanggal 4 September 2006 itu, MA meminta Bank Indonesia (BI) mencabut Surat Keputusan BI Nomor 6/6/KEP.GBI/2004, tanggal 8 April 2004, yang mencabut izin usaha BDB. MA juga mewajibkan BI memulihkan harkat dan martabat BDB.Putusan ini sementara memang menjadi kemenangan bagi mantan pemegang saham pengendali BDB, I Gusti Made Oka. Saat BDB dilikuidasi BI, Oka melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan pembatalan atas putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 2 Juni 2004.Di tingkat pertama, perlawanan Oka berhasil. Lewat putusannya Nomor 089/G.TUN/2004/PTUN-Jkt, tanggal 24 Juni 2004, PTUN Jakarta meminta pencabutan izin usaha PT Bank Dagang Bali ditunda.

Giliran pihak BI yang tidak puas dan melakukan banding atas putusan itu. Menurut pihak BI saat itu, putusan tersebut belum memperhatikan prinsip-prinsp bank sebagai lembaga kepercayaan publik.Selain itu, pihak BI menilai putusan itu tidak memperhatikan kelangsungan sistem perbankan nasional secara keseluruhan. Pihak BI khawatir, putusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. ''Karena pemerintah telah mengganti hampir seluruh dana masyarakat melalui program penjaminan,'' kata Deputi Kepala Biro Komunikasi BI saat itu, Erwin Riyanto, dalam sebuah siaran pers.Di pengadilan tingkat banding, giliran BI yang menang. Dalam putusan Nomor 33/B/2005/PT.TUN.JKT, 13 Mei 2005, majelis hakim PT TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta.

Dengan demikian, BDB tetap dalam kondisi terlikuidasi. Pihak DBD yang diwakili I Gusti Made Oka pun melayangkan kasasi ke MA, yang kemudian memenangkan BDB.Lagi-lagi putusan itu membuat BI tidak puas. Mereka pun kini tengah siap-siap mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan itu. Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI, Budi Mulya, pihaknya sudah menyiapkan materi PK dengan mengajukan beberapa bukti baru (novum).Salah satunya, menurut Budi, adalah putusan Pegadilan Negeri (PN) Denpasar pada 2004 yang mengesahkan pencabutan izin usaha BDB. ''Dengan putusan itu, sebenarnya putusan BI untuk melikuidasi BDB sah secara hukum,'' kata Budi kepada Gatra.

Putusan PN Denpasar ini, menurut Budi, sepertinya tidak dilihat MA sebagai pertimbangan hukum dalam memutus kasasi. ''Karena itu, kami mengajukan PK, meski pada dasarnya kami menghormati keputusan MA,'' tuturnya.Sementara itu, MA menyatakan belum mengetahui tantang rencana PK yang akan diajukan BI. Menurut juru bicara MA, Djoko Sarwoko, kasus itu sudah cukup lama, dan dia tidak mengikuti lagi perkembangannya. ''Sementara ini, saya belum tahu mengenai perkara itu karena saya juga tak menanganinya,'' katanya kepada Gatra.Dengan diajukannya PK oleh BI, menurut pakar hukum perbankan Pradjoto, putusan kasasi MA yang memenangkan BDB itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Meski begitu, konsekuensi putusan itu tetap berjalan selama belum ada putusan PK yang membatalkannya. Artinya, menurut Pradjoto, BDB kini secara hukum telah berstatus sebagai bank yang tidak terlikuidasi.Dia menilai, proses hukum antara BI dan BDB ini adalah sesuatu yang wajar. ''Banyak contoh kasus antara bank sentral dan bak komersial, tetapi saya tak ingat lagi,'' tuturnya. Menurut Pradjoto, perkara gugat-menggugat antara bank komersial dan bank sentral ini tidak ada hubungannya dengan regulasi perbankan nasional.Karena itu, dengan putusan MA itu, sementara ini BI mestinya mengembalikan aset-aset BDB yang diambil alih tim likuidasi BI.

''Hak-hak sebagai perbankan BDB dipulihkan kembali oleh BI,'' kata Pradjoto. Segala kerugian yang ditanggung BDB, menurut dia, juga bisa diminta lewat gugatan perdata oleh BDB.Hanya saja, kata Pradjoto, BDB belum tentu mampu beroperasi kembali karena sudah cukup lama vakum. ''Menghidupkan sebuah bank minimal harus memiliki modal yang tertentu jumlahnya. Dan modal Rp 100 milyar per bank harus dalam waktu dekat tercapai,'' kata Pradjoto. Itu tentu bukan perkara mudah bagi BDB yang telah lama tak beroperasi.
M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres